POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA

Perempuan Indonesia sangat di sudutkan, beberapa alasan kodrati permpuan disudutkan pada keadaan yang tidak menguntungkan bagi perempuan. Jaman colonial belanda muncul perjuangan emansipasi perempuan yang dipelopori oleh R.A Kartini , masalah pokok yang dihadapi oleh perempuan pada masa itu adalah pendidikan terutama pendidikan bagi kaum perempuan . pemekiranya tertuang dalam buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang.

Sejarah Perkembagan Organisasi Perempuan Indonesia

A.      Perkembagan Organisasi Perempuan pada masa Prakemerdekaan

Berdirinya Budi Utomo th 1908 menjadi cikal bakal berdirinya organisasi perempuan Poetri Mardika (1915) yang menuntut agar perempuan dan laki – laki di perlakukan sama di mata hokum, organisasi lain muncul setelahnya seperti Purborini (1917), Wanito Susilo (Pemalang, 1918), Wanito Hadi (Jepara, 1919), Poetri Boedi Sejati (Surabaya, 1919), Wanito Oetomo dan Wanito Moelyo (Yogyakarta 1920) Wanito Katholik (Yogyakarta 1924) dan Nurdiana th 2008.

Pada umumnya organisai tersebut di atas bergerak dalam bidang social keagamaan dan oendidikan perempuan meskipun masih sebatas perbaikan kecakapan domestic. Tujuanya adalah social dan cultural, memperjuankan nilai – nilai kehidupan keluarga dan masyarakat, memperjuangkan eksitensi kebudayaan asil local dari gempuran budaya barat

Gerakan nasionalisme juga berkobar, di tandai dengan Kongres Perempuan Indonesia 1 di Yogyakarta, merupakan tonggak awal mempersatukan cita –cita memajukanperempuan. Hasilnya terbentulah federasi atau gabungan perkumpulan perempuan yang bernama Perserikatan Perempuan Indonesia (PPI). Dan pada tahun 1929 berubah menjadi Perserikatan Perhimpunan istri Indonesia (PPII) dan  menghasilakan dua agenda utama: pertama, meningkatkan harkat perempuan; dan kedua, ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Tahun 1935 di Jakarta diadakan Kongres Perempuan Indonesia II yang membicarakan tentang perburuhan perempuan, pembatasan buta huruf dan perkawinan, juga terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan.

Tanggal 23-28 Juli 1938 diadakan Kongres Perempuan Indonesia III memutuskan diperingatinya hari IBU pada tanggal 22 Desember, dimaksutkan agar menambah kesadaran kaum perempuan akan kewajibannya sebagai ibu bangsa, dan juga membahasa maslah politik (hak perempuan).

B.     Perkembangan Organisasi Perempuan Indonesia Pada masa Pasca Kemerdekaan

Partisipasi nyata dan dijaminya hak – hak politik perempuan tercemin pada pemilu th 1955 di mana perempuan Indonesia berhak dipilih dan berhak memilih. Mereka juga tidak dibedakan dalam penggajian dan terpilihnya Maria Ulfa menjadi menteri Sosial pada Kabinet Syahrir II (1946) dan S.K Trimurti menjadi perburuhan pada cabinet amir SJarifuddin (1947-1948).

Perkembagan Organisasi Perempuan Indonesia Pada masa Orde Baru

Agenda yang penting yaitu pemberlakuan kebijakan politik dan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan ideology dan Politik. Hal ini terlihat dalam GHBN th 1973-1998 menetapkan bahwa : “perempuan memiliki hak, kewajiban, kesempatan yang sama dengan laki – laki untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan”.

Dalam orde baru di bentuk kementrian  khusus urusan perempuan merupakan penciptaan pondasi untuk politik gender yang secara mendasar mendelegitimasi partisipasi perempuan dalam kegiatan – kegiatan politik, dan sudah temanifes dalam dokumen – dokumen Negara, yaitu GBHN, Undang – undang perkawinan No .1 tahun 1974 dan panca Dharma Wanita.

Di era 1990 an, perspektif feminism berkembang di kalangan para aktivis perempuan yang Berbasis LSM, dengan jargon “GENDER” yang membicarakan masalah gender, namun masalah ini dalam undang – undang masih terkesar buta gender, tidak mampu mengantisisapsi adanya berbagai fenomena yang muncul dalam hubungan kerja yang berimplikasi pada hancurnya kehidupan pekerja. Mitos yang salah perlu diluruskan sehingga dapat tercipta hubungan kerja yang saling menghargai dan menghormati atara sesame pekerja dan antara perempuan dengan laki – laki.

D.    Perkembagan Organisasi Perempuan Indonesia pada masa Reformasi

Tahun 2000 terjadi perubahan yang fundamental adanya koalisi dan analisi gerakan perempuan berkembangan berkembang di mana – mana dengan agenda bersama dengan apa yang disebut “affirmative actions”. Akses perempuan untuk menduduki jabatan strategis dihambat oleh alasan – alasan peran reproduksi perempuan yang tidak masuk akal. Untuk menjadi Negara yang berdemokrasi, hak politik perempuan dan laki – laki mutlak di akui keberadaanya.

Gerakan perempuan yang tidak terpisahkan dari gerakan reformasi untuk demokrasi ditandai dengan terpilihnya presiden Perempuan Pertama Megawati Soekarno Putri ditetapkan UU No 12 th 2003 yang menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan pada lembaga legislative (pasal 65 ayat 1) dengan syarat yang sama dengan laki – laki. Keputusan tersebut menjadikan langkah besar bagi perempuan untuk sejajar dengan laki – laki dalam proses politik.

E.     Berbagai persoalan politik perempuan Indonesia

Berbagai persoalan politik perempuan di Indonesia terjadi karena proses politik yang kurang sehat . partai politik, pemerintah, dan lembaga perwakilan rayak sangat didominasi oleh kamum laki-laki, sehingga nilai, kepentingan, aspirasi, serta prioritas mereka menentukan agenda politik terlalu mendominasi proses politik dan kebijakan public yang dihasilkan. Padahal perempuan memiliki nilai, kepentingan, kebutuhan dan aspirasi yang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan ini sangat penting untuk dapat terwakili dalam lembaga politik, hal diatas sangantlah penting bagi perempuan karena apa yang dimaui perempuan bisa terwakilkan jika dalam proses politik ada kedemokrasian di dalamnya.

Persoalan perempuan disebabkan kendala nilai social budaya yang tidak memberikan akses dan kesempatan menduduki posisi sentral di lembaga – lembaga elite, kendati dari aspek kemampuan intelegensia, manajerial, dan kepemimpinan, perempuan memiliki kualitas yang memadai, namun sering tidak dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi dan jabatan strategis lainnya.

Lemahnya penguasaan sumber – sumber kekuasaan oleh kaum perempuan (pendidikan, informasi, teknologi, ekonomi dan politik) menghalangi berkembangnya kemampuan kaum perempuan untuk memperjuangkan agenda perubahan secara efektif. Tragis memang penilaian terhadap seseorang masih ditentukan berdasarkan “gender” semata bukan karena kemampuan/kualitas intelektual dan kepribadianya. Masih ada harapan melalui semangat reformasi, demokrasi dan menjunjung tinggi hak – hak perempuan berpartisipasi pada lembaga politik formal sama dengan laki – laki telah memunculkan kepemimpinan perempuan di negeri ini. 50% lebih pemilih perempuan menggantungkan harapan pada perempuan yang duduk di badan legislative, esekutiv maupun birokasi lainya sehingga dapat menyumbangkan pemikiran – pemikirannya yang strategis bagi perbaikan perempuan Indonesia.

F.     Partisipasi Politik Perempuan Indonesia

 

Politik perempuan dibutuhkan dalam upaya pengitegrasian kebutuhan gender, instrument hokum yang sensitive gender dan kemajuan perempuan di berbagai sector kehidupan. Penegasan hak – hak politik perempuan dibuktikan dengan diratifikasikanya konvrensi hak – hak politik perempuan tahun 1953, dalam konverensi PBB tentang hak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih langsung secara umum. Selain itu diatur pula: perempuan juga berhak memberikan suara mereka dalam pemilian umum.

Tidak hanya itu dalam konverensi penghapusan segala bentuk deskriminasi perempuan melalui UU no 7 th 1984 mengatur hak – hak politik perempuan yaitu Negara peserta konverensi wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan masyarakat suatu Negara.

Dalam UU no 39 th 1999 pasal 46 sitem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota legislative dan eksekutif juga yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Akan tetapi masih rendahnya tinggkat pendidikan dan pemberdayaan perempuan akan politik juga belum optimal. Dunia politik selalu diasosiasikan dengan ranah politik yang lebih relative dengan laki – laki dengan ideology patriarki.

Pada kancah perpolitikan di Indonesia dari segi keterwakilan perempuan baik pada esekutif, yudikatif maupun ranah legislative dalam pengambilan keputusanya masih jauh tertinggal dari laki – laki. Sebabnya posisi dan kedudukan yang dipegan perempuan tidak strategis dan kuarang penting sehingga kebijakan yang digulikan tidak membawa manfaat yang cukup dan belum respeprentatif , perempuan masih ditempakan dalam masyarakat kelas dua di kancah perpolitikan Indonesia. “Stereotype gender” argument ini yang menjadikan signifikan menolak perempuan menduduki jabatan yang starategis. Oleh karena itu peta kepolitikan di Indonesia harus dirubah agar peranan perempuan di badan politik bisa mengubah kebijakan yang masih di dominasi kepentingan laki – laki dan buta gender.

About Mr. Arda

I'm single and very happy

Posted on 3 Mei 2013, in Indonesia, Politik, Sejarah and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: